Gara-gara Pajak Karbon Harga BBM dan LPG Bakal Naik

  • Bagikan
pajak karbon
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bahwa penerapan pajak karbon (carbon tax) berpengaruh pada kenaikan harga BBM dan LPG/Foto: Istimewa

PAPUA, INDOtayang.COM— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, penerapan pajak karbon (carbon tax) punya pengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon. Dampaknya di antaranya adalah kenaikan harga BBM dan LPG.

“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik  dari hulu maupun hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” kata Menteri ESDM  Arifin Tasrif dalam keterangan resmi, mengutip dari kumparan, Kamis (18/11/2021).

Arifin menyampaikan hasil pengujian internal Kementerian ESDM dengan menunjukkan tiga skema perhitungan dasar atas penerapan carbon tax pada sektor energi

Yakni USD 2 per ton (Rp30/kg CO2e), USD 5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan USD 10 per ton (Rp150/kg CO2e).

Secara rinci, terdapat tambahan biaya dari sisi produksi maupun tambahan harga

Dari sisi konsumen oleh produsen yang menghasilkan emisi seperti batu bara, minyak, dan gas bumi seiring pemberlakukan pengenaan pajak karbon.

Sebagai contoh, jika pajak karbon kita tetapkan sebesar USD 2per ton atau Rp 30 per kg CO2e,

Maka terdapat tambahan biaya USD 0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2/ton

Dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2/barel.

Selanjutnya dari sisi produksi gas bumi yang memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/MMSCF akan kita bebankan tambahan biaya USD 0,01/MSCF.

Dampak Pada Konsumen

Sementara dari sisi konsumen akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp 64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2/liter.

Untuk konsumen gas atau LPG terdapat tambahan harga sebesar Rp 1.638/MSCF untuk gas dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/MSCF dan Rp 38/kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/kg.

Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara.

Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp 29/kWh dan tambahan di industri sebesar USD 5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.

Sementara  pada sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun,

Maka pengenaan pajak karbon senilai USD1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp 76,49 miliar.

Hal ini seiring juga dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp 76,49 miliar

Dan penambahan subsidi listrik senilai Rp 20,46 miliar serta kompensasi senilai Rp 61,38 miliar.

Peraturan Baru

Sesuai dengan Undang-Undangan No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak karbon kita kenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau peta jalan pasar karbon.

Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kg CO2e di mana berlaku pada 1 April 2022

selanjutnya pada subsektor PLTU batubara dengan skema cap & tax. Subjek pajak karbon sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon. (Yan)

Sumber : kumparan

  • Bagikan