KKP : Akibat Harga Patokan Ikan Tak Berubah, Negara Merugi

  • Bagikan
kkp
Kementerian Kelautan dan Perikanan sosialisasi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP/ Foto : Istimewa

PAPUA, INDOtayang.COM— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan sosialisasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, penerapan PP ini untuk menekan potensi kerugian negara imbas harga patokan ikan (HPI) yang tidak berubah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Ada potensi kerugian negara dengan tidak berubahnya harga patokan ikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Maka dari itu, kami benahi melalui PP 85,” ujar Zaini melalui keterangan tertulis, Minggu (14/11/2021).

Harga Patokan Ikan

Perubahan HPI itu, kata dia, sudah sesuai dengan data harga ikan di 124 pelabuhan perikanan yang kita kumpulkan sejak dua tahun terakhir.

Menurut Zaini, wajar bila terjadi perubahan HPI sebab harga komoditas 10 tahun lalu sudah tidak sama dengan harga saat ini.

Untuk menjawab aspirasi masyarakat perikanan terkait peningkatan HPI hingga 500 persen,

Pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan

Dan Kepmen KP Nomor 98 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan, untuk merevisi aturan sebelumnya.

“Kalau kemarin yang tertinggi (alat tangkap) longline dan pancing cumi bisa mencapai 400 dan 500 persen. Itu yang paling besar. Dengan sekarang kita revisi sudah menjadi 104 persen (kenaikannya),” kata dia.

Kenaikan harganya tinggi karena harga cumi pada 2010 hanya Rp 16.000, sementara saat ini rata-rata harganya Rp 60.000.

“Sekarang sudah kita terima pelaku usaha karena sudah ada perubahan harga. Kalau selain alat tangkap cumi dan longline sudah 100 persen ke bawah ,” papar Zaini.

Peraturan Pemerintah

Sesuai hasil sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, formulasi pengutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbagi dalam tiga kategori yakni penarikan pra produksi, pascaproduksi dan sistem kontrak.

Untuk sistem pascaproduksi sendiri baru akan kita terapkan menyeluruh ke  pelabuhan perikanan pada awal tahun 2023 menggantikan sistem pra produksi. Sementara sistem kontrak mekanismenya dalam tahap penggodokan.

Zaini kembali menjelaskan, untuk pungutan PNBP kapal penangkap ikan ukuran 30 GT  ke bawah yang kita kenai adalah yang menangkap di atas 12 mil dengan izin dari KKP.

Sementara kapal ukuran serupa yang beroperasi  12 mil ke bawah, tidak kita kenai PNBP dan izinnya dari Pemda.

“Jadi tolong jangan sampai salah ya informasinya. Karena banyak yang missleading kalau semua kapal ukuran  30 GT kebawah  kita kenai PNBP, padahal tidak seperti itu,” pungkas dia. (Yan)

Sumber : Kompas

  • Bagikan