Larangan Cuti Tanggal 18 hingga 22 Oktober Bagi Aparatur Sipil Negara

  • Bagikan
kemenpanrb menghimbau kepada seluruh asn tidak cuti pada saat libur maulid nabi tanggal 20 oktober 2021
Larangan Cuti saat libur Maulid Bagi ASN/Foto : Istimewa

PAPUA.INDOtayang.COM,– Pemerintah melarang seluruh Aparatur sipil negara (ASN) pada pekan depan untuk mengambil cuti libur nasional . Hal ini menyusul adanya Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tanggal 20 Oktober 2021.

“ASN kita larang bepergian dan cuti selama tanggal 18-22 Oktober 2021,” mengutip dari akun Instagram KemenPANRB @kemenpanrb, Rabu (13/10/2021)

Aturan larangan cuti yang berdekatan dengan hari libur nasional Maulid Nabi tertuang dalam Surat Edaran (SE) KemenPANRB No.13/2021.

Himbauan KemenpanRB

Selanjutnya Dalam SE tersebut Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatur pembatasan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional,” demikian bunyi SE yang kita terbitkan tanggal 25 Juni 2021.

Pada SE itu juga Tjahjo meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK)

Pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN pada periode yang tertera.

Tjahjo dalam edaran tersebut juga memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada surat edaran tersebut.

Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan akan kita berikan hukuman disiplin sebagaimana dalam aturan PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS

Dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

Namun cuti dapat kita berikan bagi PNS yang cuti melahirkan, sakit atau cuti karena alasan penting.

Sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya kita perbolehkan cuti melahirkan dan cuti sakit saja.

PPK pada kementerian/lembaga/daerah agar melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik persuratan@menpan.go.id

Paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap libur nasional

Dengan format pelaporan sebagaimana tercantum  dalam lampiran Surat Edaran (SE) tersebut (Yan).

Sumber : Okezone.com

 

  • Bagikan