PNS Wajib Paham PP Tentang Perkawinan dan Perceraian

  • Bagikan
pns wajib paham peraturan pemerintah atau pp tentang perkawinan dan perceraian
Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian/Istimewa

PAPUA,INDOtayang.COM–PNS (Pegawai Negri Sipil) adalah pegawai yang harus mengikuti peraturan dan undang undang yang berlaku. Salah satunya dengan patuh terhadap Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian.

Adapun yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS mendapat hukuman berat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 .

Dalam aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Salah satu yang aturannya adalah mengenai sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan izin perkawinan dan cerai.

Hal ini diatur pada pasal 45 PP Nomor 94/2021 yang berbunyi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah merubah Peraturan Pemerintah No. 45/1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), mendapat salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP 94/2021 berikut jenis hukuman disiplin berat:

1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Ketentuan Poligami

Sementara itu, pada PP Nomor 45/1990 aturan mengenai ketentuan bagi PNS yang akan melaksanakan perkawinan ataupun perceraian. Salah satu aturan mengenai poligami bagi PNS

Yang mana terkait poligami, pasal 4 PP Nomor 45/1990 aturan yang berisi sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak boleh untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

3) Permintaan izin sebagaimana termaksud dalam ayat (1) ajukan secara tertulis.

4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana termaksud dalam ayat (3), harus cantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.(One)

Sumber : Okezone.com

  • Bagikan